BERITADAERAH

Inflasi Aceh berada di Kisaran 4,05%

Banda Aceh – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh (KPwBI Aceh) ungkapkan inflasi di Provinsi Aceh pada Mei 2023 lebih rendah dari inflasi Sumatera dan inflasi Nasional, Banda Aceh, pada 26 Juni 2023.

Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan Bincang Bincang Media (BBM) di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, dengan thema Capaian dan Strategi Pengendalian Inflasi di Provinsi Aceh, yang turut dihadiri oleh Kepala Perwakilan Bi Provinsi Aceh, Rony Widijarto P, Kepala Biro Perekonomian Provinsi Aceh, Amirullah, dan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang diwakili oleh Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri, Marzuki.

Inflasi tahunan gabungan kota Indeks Harga Konsumen (IHK) di Provinsi Aceh pada akhir tahun kerapkali lebih tinggi dibandingkan inflasi Nasional dan Sumatera, namun demikian, realisasi inflasi tersebut lebih tertahan dari realisasi inflasi Nasional dan Sumatera pada April 2023 dan terus berlanjut hingga Mei 2023, ungkap KPwBI Rony Widijarto.

Untuk angka realisasi inflasi di Provinsi Aceh pada Mei yang mencatatkan angka 3,34% (yoy) lebih rendah dari inflasi Sumatera yang sebesar 3,62% (yoy) dan inflasi Nasional yang sebesar 4,05% (yoy). Sehingga, Angka inflasi tersebut berada di rentang target inflasi nasional, yaitu sebesar 3±1% (yoy), tambahnya.

Rony melanjutkan, Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, inflasi tahunan di Aceh berasal dari kenaikan harga bensin, beras, rokok kretek filter, bahan bakar rumah tangga, sewa rumah, emas perhiasan, angkutan antar kota, dan telur ayam ras.

Tentu untuk menjaga inflasi tetap rendah dan stabil, BI bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) menempuh strategi 4K, yaitu menjaga Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi yang efektif, katanya.

Harapannya, menjelang HBKN (Hari Besar Keagamaan Nasional) Idul Adha, masyarakat tidak melakukan panic buying dan tidak perlu menimbun komoditas, khususnya komoditas pangan. Sehingga inflasi dapat selalu terkendali, imbuhnya.

“Terdapat tujuh program/kegiatan pengendalian inflasi pemerintah Aceh yang semua upaya telah dilakukan secara maksimal oleh Pemerintah Provinsi Aceh,” kata Kepala Biro Perekonomian Provinsi Aceh, Amirullah.

Ketujuh program/kegiatan tersebut ialah melaksanakan operasi pasar/pasar murah, melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang, dan penyusunan kebijakan pengendalian inflasi daerah, ungkapnya.

Amirullah juga ada 4 program Pj Gubernur Aceh yaitu Pengendalian stabilisasi bahan pokok, Disperindag memastikan ketersediaan pasokan kebutuhan, penyelenggaraan pasar Tani supaya di tambah kuantitasnya, dan DPMG dapat memanfaatkan Dana Desa dimana setiap desa punya satu hektar untuk satu komoditi yang nantinya akan terwujud desa mandiri pangan.

Kemudian, penguatan stok pangan melalui gerakan menanam dan peningkatan produksi dan distribusi pangan, dukungan transportasi dari APBD/APBA, koordinasi dan asistensi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), dan monev upaya pengendalian inflasi daerah, katanya.

Selanjutnya, Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri, Marzuki menjelaskan, untuk operasi pasar, Disperindag Provinsi Aceh sudah mengalokasikan anggaran sebesar 17,65 Miliar yang per 26 Juni telah terealisasi sebesar 11,66 M (66%).

“Ke depan, Disperindag bekerja sama dengan TPID Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Aceh terus berupaya mendorong pelaksanaan operasi pasar,” pungkas Marzuki.

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button

Oops ! Mohon Maaf Anda Tidak Bisa Meng-Copy Paste Contes di Situs Kami !