BERITAKHAZANAH

Kajati Aceh, Dengan Adanya Rumah RJ Mendorong Masyarakat Lebih Sadar Hukum serta Asas Manfaat dan Keadilan

Banda Aceh – Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Aceh, Bambang Bachtiar mengungkapkan sebanyak 122 perkara telah diselesaikan dengan Restoratif Justice (RJ).

Hal tersebut disampaikan Bambang Bachtiar dalam pelaksanaan silaturahmi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Kejati Aceh, Jumat 8 September 2023.

Diketahui, pada tanggal 21 Juli 2020, Jaksa Agung Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

Bambang Bachtiar menyampaikan keadilan restoratif merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/keluarga korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Keadilan restoratif (restorative justice) dilakukan dengan menempuh upaya perdamaian yang ditawarkan oleh penuntut umum kepada korban dan tersangka tanpa ada unsur tekanan, paksaan maupun intimidasi.

“Penyelesaian perkara seperti ini biasanya dilaksankan dengan melakukan pemulihan kembali keadaan semula, karena itu dilakukan penghentian penuntutan oleh Penuntut Umum,” kata Bambang Bachtiar.

Sehingga, lanjut Bambang Bachtiar, sampai dengan akhir Agustus 2023 telah diselesaikan perkara dengan Restoratif Justice sebanyak 122 perkara, dan untuk Rumah RJ sudah di bentuk sebanyak 250 se Provinsi Aceh.

“Namun, Tidak semua perkara pidana dapat dilaksanakan Restoratif Justice, tentu dengan persyaratan-persyaratan tertentu dan di katagorikan perkara ringan,” jelasnya.

Kemudian, untuk perkara tindak pidana narkotika, khusus bagi penyalahguna, pecandu dan korban penyalahguna narkotika, penyelesaian dengan restorative yaitu dengan menempatkan mereka kedalam Balai Rehabilitasi.

“Mereka yang akan ditempatkan di dalam Balai rehabilitasi adalah pelaku yang tergolong sebagai penyalahguna, pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika bukan Bandar, Pengedar, Penjual ataupun Perantara Jual Beli,” terangnya.

Sehingga, ia berharap dapat berjalannya pelaksanaan Rehabilitasi bagi penyalahguna, pecandu dan korban penyalahguna narkotika di Balai Rehabilitasi Narkotika tersebut.

“Kami berharap dengan adanya Rumah RJ dapat mendorong masyarakat yang lebih sadar hukum serta mengedepankan asas kemanfaatan dan keadilan serta terwujudnya suatu kepastian hukum dalam masyarakat,” tutupnya.

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button

Oops ! Mohon Maaf Anda Tidak Bisa Meng-Copy Paste Contes di Situs Kami !