Banda Aceh – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh dan Pemerintah Provinsi Aceh akan melaksanakan The 3rd Aceh-Gayo Sustainable Investment Dialogue (AGASID) 2023 dengan tema “Strengthening Aceh’s Economy Through Sustainable Investment and Value Added Commodities”, Dalam rangka mendorong iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh, di Hermes Hotel, Jalan P. Nyak Makam Kota Banda Aceh.
The 3rd Aceh-Gayo Sustainable Investment Dialogue (AGASID) 2023, yang dihadiri oleh KPw BI Provinsi Aceh, Forkopimda, Penjabat Bupati se-Kabupaten/Kota, DPMTSP se-Kabupaten/Kota, Para Pelaku Usaha, PT. PEMA, BPKS Sabang, BUMN, serta Perusahaan Daerah. Selasa (10/10/2023).
Wali Nanggroe Aceh PYM Malik Mahmud Al-Haytar menyampaikan, apreasiasi kepada pemerintah aceh dan bank indonesia perwakilan aceh, yang telah memfasilitasi terlaksananya forum yang sangat relevan dengan kondisi kekinian aceh, yaitu pembangunan yang berbasis pada pelestarian lingkungan. bagi orang aceh, berbicara tentang upaya pembangunan, sangatlah tidak terlepas berbagai perangkat-perangkat adat istiadat, yang telah tersusun dengan sistematis, dan masih terus bertahan selama ratusan tahun lamanya.
Tentu pada kenyataan di era sekarang ini, perangkat-perangkat adat yang dahulunya merupakan bagian dari struktur kerajaan aceh, telah juga diakui sebagai hukum positif melalui qanun-qanun aceh dan reusam Wali Nanggroe, tambahnya.
Namun dalam prakteknya hingga sekarang ini, segala kegiatan yang dilaksanakan di beberapa kawasan, misalnya hutan, perkebunan, sawah, laut, tidak terlepas dari aturan-aturan adat di bawah struktur adat masing-masing. Sehingga kawasan hutan kita mengenal adanya panglima uteun, di persawahan ada kejruen blang, dan untuk bahagian laut dikoordinir oleh lembaga panglima laot, tegas Malik Mahmud dalam pidatonya dihadapan peserta The 3rd Aceh-Gayo Sustainable Investment Dialogue (AGASID) 2023.
Malik Mahmud mengimbuhkan, bahwa keberadaan struktur-struktur dengan menjunjung tinggi nilai-nilai adat telah ikut membawa peradaban aceh di masa dahulu menuju puncak kegemilangan dalam berbagai bidang.
karena kesadaran akan hal itu, oleh karenanya, hingga saat ini bangsa aceh tetap mempertahankan keberadaan lembaga pemerintahan adat, dengan memegang teguh nilai-nilai ada di masing-masing komunal.
Dalam qanun nomor 10 tahun 2019 tentang lembaga wali nanggroe, salahsatu kewenangan yang dimiliki oleh lembaga ini adalah sebagai kepemimpinan adat, pemersatu masyarakat dalam keseharian, saya juga telah melakukan berbagai upaya-upaya untuk membuka komunikasi dengan para investor, baik di tingkat nasional, di kawasan asia, hingga ke eropa. Ditambahkan Malik Mahmud seluruh kegiatan-kegiatan yang saya lakukan selalu mendapat dukungan dari para pimpinan lembaga adat yang ada di aceh, katanya.
“Mereka sepakat dengan apapun kegiatan investasi, asalkan tetap menjunjung tinggi adat istiadat di aceh, dan ramah terhadap lingkungan. Jika dilakukan dengan benar, investasi tentunya akan memberi dampak positif bagi masyarakat aceh, khususnya masyarakat adat.”
Kita berharap, dengan hadirnya investor di aceh akan turut mempercepat upaya pembangunan, yaitu; pembangunan infrastruktur, lapangan pekerjaan, pendidikan dan kesehatan, pemberdayaan ekonomi lokal, perlindungan budaya, dan konservasi lingkungan. Tentu seluruh kegiatan investasi haruslah melalui konsultasi dan partipasi aktif dengan masyarakat adat, ungkapnya Wali Nanggroe Aceh.
Lanjut Malik Mahmud kita tidak ingin pengalaman pengusuran paksa, degradasi lingkungan, atau pemiskinan budaya terjadi di aceh akibat dari kegiatan investasi yang tidak dikelola dengan baik, namun sejauh ini, saya melihat, sebagian besar kegiatan investasi yang dilakukan di aceh telah membawa dampak positif bagi masyarakat.
Berdasarkan data yang dirilis oleh kementerian investasi/bkpm, hingga juli tahun 2023, aceh menempati peringkat ke 11 realisasi investasi penanaman modal dalam negeri (pmdn) di indonesia. sedangkan untuk realisasi penanaman modal asing (pma) di indonesia, aceh menduduki peringkat ke 17, hingga triwulan ke dua tahun 2023, total realisasi investasi pmdn dan pma di aceh mencapai 7,032 triliun rupiah.
Angka-angka tersebut tentunya menjadi sebuah kabar gembira jika seluruh kegiatan investasi dilaksanakan dengan baik, dan berdampak langsung terhadap pekonomian masyarakat aceh, katanya.
Namun juga menjadi kabar buruk, jika kenyataan di lapangan kegiatan investasi banyak merugikan masyarakat, dan tidak berdampak pada upaya peningkatan ekonomi, kedua kemungkinan itu harus menjadi bahan kajian kita semua, baik oleh pemegang kebijakan dan pelaksanan kegiatan investasi, pungkanya.
