Aceh Besar – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Besar menggelar sidang rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Aceh Besar Tahun Anggaran (TA) 2021 di Gedung DPRK setempat, Kota Jantho, Senin 21 Maret 2022.
Sidang tersebut dihadiri hampir seluruh Anggota DPRK Aceh Besar dan dipimpin oleh Ketua DPRK Aceh Besar, Iskandar Ali, S.Pd, M.Si dan didampingi dua wakilnya, Bahctiar,ST dan Zulfikar Aziz, SE.
Sementara, Bupati Aceh Besar diwakili oleh Sekdakab Drs. Sulaimi, M.Si bersama sejumlah Kepala SKPK dan OPD. Turut hadir juga unsur Forkopimda.
Rekomendasi DPRK Aceh Besar dibacakan oleh Anggota Komisi II DPRK Aceh Besar, Dr. Yusran, S.Pdi., MA. Katanya, untuk meningkatkan penerimaan pad maka dprk aceh besar merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut: 1. perlu mengkaji secara komprehensif potensi pad dikabupaten aceh besar, hasil kajian diharapkan dapat memetakan potensi pad sehingga sumber-sumber potensial dapat digali secara optimal;
Ke 2. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dianggap cukup potensial untuk meningkatkan pad, diperoleh melalui bagian laba yang diperoleh dari penyertaan modal pada bumd dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan swasta;
Ke 3. penyertaan modal tersebut harus mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diikuti dengan kajian akademis yang valid, agar penyertaan modal dapat mendatangkan manfaat yang tinggi; 4. perlu juga diupayakan langkah-langkah penyehatan dan jika diperlukan restrukturisasi bumd agar bumd memiliki struktur bisnis yang menguntungkan;
Selain itu, jika dilihat dari postur belanja, sebagian besar belanja kabupaten aceh besar masih didominasi oleh belanja operasi yang manfaatnya masih untuk jangka pendek. belanja modal telah memiliki porsi yang cukup baik, yaitu lebih dari 10 persen dari total belanja daerah, dan dprk mendorong pemerintah daerah untuk secara gradual menyesuaikan belanja operasi dan meningkatkan belanja modal yang mampu meningkatkan jumlah asset daerah dan manfaatnya dapat dirasakan dalam waktu yang lebih panjang.
Kemudain, dprk aceh besar juga menyampaikan catatan bahwa tidak adasatupun belanja daerah yang realisasinya mencapai 100 persen. dprk aceh besar memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah untuk dapat menyusun perancanaan arus kas yang lebih baik agar penyerapan anggaran menjadi lebih baik.
Sementara itu dewan menyampaikan apresiasi dan motivasi agar pembangunan manusia dapat dipertahankan dan ditingkatkan karena IPM kabupaten aceh besar sebesar 73,58 yang termasuk dalam kategori tinggi.
Disisi lain, dewan mendorong pemerintah untuk bekerja keras dan sinergi di dalam menurunkan angka kemiskinan tersebut. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan pdrb atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya.
Apalagi, pertumbuhan ekonomi di aceh besar mengalami perlambatan yang cukup serius. Meskipun kata Yusran perlambatan pertumbuhan ekonomi tidak hanya dirasakan oleh
aceh besar saja, namun dirasakan oleh seluruh entitas ekonomi secara global.
Karena itu, dewan menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada pemerintah yang meskipun sedang dalam kondisi sulit, tetap mampu meningkatkan pendapatan perkapita.
Berdasarkan data badan pusat statistik aceh pada tahun 2018 rasio gini kabupaten aceh besar sebesar 0.306 dengan rasio provinsi aceh sebesar 0.325, tahun 2019 rasio gini kabupaten aceh besar sebesar 0.288 dengan rasio gini provinsi aceh sebesar 0.319 dan tahun 2020 rasio gini kabupaten aceh besar sebesar 0.352 dengan rasio gini provinsi sebesar 0.323. selama periode 2018-2020, ketimpangan di aceh besar masih lebih baik dibandingkan dengan ketimpangan di aceh. meskipun demikian, dewan merekomendasikan kepada pemerintah untuk tetap mengikhtiarkan upaya-upaya strategis untuk menurunkan tingkat ketimpangan di aceh besar.
