Banda Aceh – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menggelar rapat koordinasi bersama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh di Gedung DPR setempat, Selasa (12/4/2022).
Rapat tersebut membahas terkait kelangkaan BBM di sejumlah SPBU di provinsi paling barat Indonesia itu. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh pelaksana tugas (Plt) Ketua DPR Aceh, Safaruddin.
Hadir dalam rapat tersebut Kepala Dinas ESDM Aceh, Mahdinur dan Kepala Bidang Minyak dan Gas Bumi Dinas ESDM Aceh, Dian Budi Dharma.
Dalam rapat tersebut, Mahdinur menyebutkan bahwa Pemerintah Aceh terus melakukan upaya-upaya dalam mengatasi kelangkaan BBM bersubsidi di provinsi tersebut.
Mahdinur menjelaskan, setidaknya ada dua langkah yang dilakukan selama ini dalam mengatasi kelangkaan tersebut, di antaranya meminta penambahan kuota kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas).
“Kemudian ke dua kami imbau semua pihak dan masyarakat, untuk yang tidak berhak agar tidak menggunakan BBM subsidi,” ujar Mahdinur.
Hal senada juga disampaikan Plt Ketua DPRA, Safaruddin. Dia meminta Pemerintah Aceh dan Pertamina mencari solusi agar kuota BBM subsidi untuk daerah ini ditambah.
Safaruddin juga meminta kepada aparat penegak hukum untuk meningkatkan pengawasan agar tak adanya penimbunan BBM bersubsidi.
“Tentunya ini kondisi yang memprihatinkan, sehingga hari ini kita undang pihak terkait untuk menjabarkan permasalahan ini,” kata Safaruddin.
Safaruddin menyebutkan, berdasarkan hasil penjelasan pertamina, persoalan kelangkaan BBM tersebut dikarenakan jumlah kuota yang berkurang, dan jumlah permintaan yang bertambah.
“Mobilitas penduduk kita yang menggunakan kendaraan meningkat, jadi saat harga pertamax naik pertalite subsidi menjadi pilihan bagi mereka, sehingga berdampak pada tingginya pengguna pertalite,” sebutnya.
Kata Safaruddin, tidak bisa dipungkiri saat ini kelangkaan BBM memang kerap terjadi hampir di seluruh wilayah di Indonesia. Sehingga, pihaknya perlu mengkaji tersebut dari hulu ke hilir.
“Oleh karena itu kita minta pemetaan dari pihak Polda Aceh, Badan Intelijen Negara, serta TNI melihat potensi penimbunan, mengingat kedepannya lebaran,” ucapnya.
Selain itu, Safaruddin juga mengatakan, jika pihaknya akan mendorong Polda Aceh untuk membuat Satgas untuk penertiban terhadap penimbunan yang kerap terjadi.
“Kita juga akan mengupayakan Pemerintah Aceh bersama pertamina untuk membuat inovasi terhadap desain atau pembuatan stiker yang jelas untuk siapa,” ujarnya.
Menurut Safaruddin, bagi kepolisian yang melakukan penertiban juga harus memperhatikan kearifan lokal, seperti nelayan yang mengantri menggunakan jerigen harus dilindungi, mengingat kebutuhan mereka jauh lebih besar. Hal itu tentu menimbulkan antrian berjerigen jauh lebih panjang.
“Maka dari itu, mereka harus kita lindungi, dan juga kita minta pihak pertamina mencetus inovasi agar ada pemisahan antara minyak untuk industri dan BBM untuk kebutuhan seperti nelayan tadi, baik dari jamnya dan lain-lain,” tuturnya.
Tidak hanya itu, DPRA juga mendorong pertamina agar menambah jumlah kuota untuk Aceh serta Pihak Polda Aceh dan Kodam IM untuk melakukan penertiban penggunaan BBM subsidi kepada penambang ilegal.
“Penggunaan BBM tersebut disinyalir ada oknum-oknum yang bermain di dalamnya, jadi kita dorong satuan keamanan kita untuk melakukan penertiban,”ujarnya.
