Banda Aceh – Dalam rangka mengantisipasi anjloknya harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit dan upaya menjaga harganya tetap stabil, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh telah mengirimkan surat kepada Kemenperindag RI.
Isinya, Disperindag Aceh meminta Kemenperindag RI memberikan perlakuan khusus terhadap ekspor Crude Palm Oil/CPO dari Aceh keluar negeri.
“Antisipasi jangka pendek, Disperindag Aceh sudah membuat surat kepada Menperidag, dalam hari ini, kita meminta tanghki-tangki CPO dari Aceh sudah penuh, salah satu cara kita minta ada perlakukan ekspor khusus, kerena yang bisa ekspor itu yang sudah ada pabrik-pabrik, DMO itu 20 persen dalam negeri, Aceh tak ada pabrik, kita sudah buat surat agar Aceh bisa ekspor khusus karena CPO-CPO banyak sekali di Aceh,” ujar Kabid Perdagangan Dalam Negeri Disperindag Aceh, Marzuki, SE., MM
Kemudian, antisapasi untuk jangka Panjang, Disperindag Aceh melalui Gubernur Aceh telah mengirim surat ke Kementrian Perdagangan bidang industri termasuk kepada produksen minyak goreng WILMAR, dalam rangka permohonan agar mau membangun pabrik minyak goreng di Aceh.
“Kita terus mendorong swasta, karena kalau pemerintah Aceh tidak mungkin mengingat dengan Otsus sudah sangat sedikit tidak mungkin bangun pabrik minyak goreng yang menelan biaya Rp.1 hingg Rp.2 Triliun,” ungkapnya.
Tentu, kata Marzuki pihaknya tidak hanya berharap pada WILMAR saja, jika ada investor lain siap untuk menerimanya termasuk memberikan fasilitas lahan yang ada dalam Kawasan KIA LADONG dan jika ingin membangun pabrik di Kawasan barat Selatan, Pemerintah Aceh juga memiliki lahan di Kabupaten Nagan Raya sekitar 80 hektar yang siap diberikan kepada investor.
“Kita berharap, investor mau menanamkan modalnya di Aceh dengan membangun pabrik minyak goreng, mengingat kita punya fasilitas yang memadai. Jika pabrik sudah berdiri di Aceh, maka kita pastikan harga TBS akan stabil, dan tentunya akan membuka lapangan kerja yang sangat banyak,” harap Marzuki.
