Jakarta – Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ridwan Djamaluddin menegaskan, maraknya praktik Penambangan Tanpa Izin (PETI) di sejumlah wilayah Indonesia merupakan tanggung jawab bersama.
Sebab menurutnya, menjamurnya PETI ini nyatanya juga turut disebabkan karena adanya keterlibatan para aparat dan pejabat pemerintahan. Khususnya di masing-masing wilayah di mana PETI tersebut dilakukan,
“Mengapa PETI terus menjamur? Salah satunya adalah karena kesalahan kita semua, termasuk petugas-petugas, aparat-aparat, dan pejabat-pejabat yang seharusnya berperan meniadakan PETI tapi justru malah terlibat,” kata Ridwan dalam telekonferensi, Senin 27 September 2021.
“Jadi sekali lagi, PETI adalah tanggung jawab kita bersama,” ujarnya. Ridwan menambahkan, karena sudah menjamurnya praktik PETI ini dan para pelakunya juga sudah menggurita, maka satu-satunya jalan adalah menjadikan gerakan penumpasan PETI ini sebagai gerakan rakyat bersama.
Menurutnya, people power semacam inilah yang bisa memberantas PETI, setelah berpuluh-puluh tahun berbagai langkah dan regulasi dibuat namun belum bisa terlaksana untuk menumpasnya.
“Mari kita jadikan gerakan pemberantasan peti ini sebagai people power atau gerakan bersama,” kata Ridwan.
Di satu sisi, Ridwan tak menyangkal bahwa praktik PETI bisa terus ada, karena sebagian diakui memang untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Namun, nyatanya saat ini banyak juga praktik PETI yang dilakukan hanya karena untuk memenuhi keserakahan sejumlah pihak semata.
“PETI adalah sebuah keserakahan orang-orang yang hanya ingin mengeruk keuntungan dari sumber daya alam yang ada, tanpa mengindahkan peraturan sehingga merugikan seluruh rakyat dan negara. Mereka tidak membayar pajak, tidak membayar royalti, PNBP, dan cenderung membunuh pelaku-pelakunya,” kata Ridwan.
“Kita sadari bahwa banyak penambang yang sudah menjadi korban dan sudah luas sekali wilayah negara kita yang hancur oleh PETI ini,” tegasnya.
Dikutip : viva.co.id
