Aceh Vespa Festival 2023: Ajang Droe Keu Droe
Banda Aceh – Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Aceh baru-baru ini menyelenggarakan Aceh Vespa Festival 2023 pada tanggal 28 hingga 30 Juli 2023, yang dipusatkan di Taman Sultanah Safiatuddin, Banda Aceh. Namun, perhelatan festival ini menuai beragam kritik terutama berkaitan dengan besarnya anggaran yang digelontorkan untuk acara tersebut.
Pertanyaan pun muncul mengenai sejauh mana besarnya anggaran ini berbanding lurus dengan proyeksi dampak yang ingin dicapai dalam meningkatkan sektor kepariwisataan di Aceh.
Akademisi Universitas Abulyatama Usman Lamreng mengatakan sejauh ini, tata kelola sektor kebudayaan dan pariwisata di Aceh nampak belum memberikan hasil yang memuaskan. Setiap tahunnya, berbagai event seni, budaya, dan pariwisata digelar, namun dampaknya terhadap ekonomi pariwisata di daerah ini masih belum terlihat signifikan.
“Kabarnya lagi kegiatan ini [Aceh Vespa Festival 2023]menyedot anggaran sebesar 1 Milyar? Sangat fantasis dan luar biasa,”kata Usman Lamreng kepada wartawan di Kawasan Sp Tujuh Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, Senin 31 Juli 2023.
Ia menyebut, meski setiap tahun Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Aceh menghelat beragam event seni, budaya dan pariwisata, tapi nyatanya tak sedikitpun berdampak pada ekonomi kepariwisataan di Aceh.
“Mengapa? Karena tidak dibarengi dengan meningkatnya status Aceh sebagai destinasi pariwisata favorit baik di tingkat nasional maupun manca negara yang berakibat minimnya jumlah kunjungan wisatawan yang datang ke Aceh,”kata dia.
Menurut Usman, event-event besar yang dihelat seperti Aceh Vespa Festival 2023 hanya memberikan dampak sesaat, tanpa memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan bagi daerah tersebut.
“Alhasil event-event itu hanya menjadi ajang droe-keu dro, yang peuget dro, yang nonton droe, dan pok-pok jaroe pih dro [Alhasil event-event itu hanya menjadi ajang untuk diri sendiri (Disbudpar), yang adakan diri sendiri, yang nonton diri sendiri dan tepuk-tepuk tangan pun diri sendiri[-red] . Tidak ada dampak ekonomi yang signifikan selain sekadar menciptakan keramaian sesaat,”ungkapnya.
Disisi lain, dalam hal manajemen birokrasi di sektor kebudayaan dan pariwisata di Aceh dinilai perlu diperbaiki. Penempatan pejabat yang tidak sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi menjadi salah satu indikasi dari kegagalan program yang tak memberikan dampak positif bagi pencapaian target kinerja dinas kebudayaan dan pariwisata itu sendiri.
Usman menyampaikan bahwa situasi seperti ini sudah berlangsung bertahun-tahun, bahkan hingga masa pemerintahan Pj Ahmad Marzuki. Diperlukan perbaikan substansial dalam tata kelola sektor kebudayaan dan pariwisata agar lebih fokus pada strategi dan upaya untuk meningkatkan daya tarik Aceh sebagai destinasi wisata unggulan.
“Sejauh yang kita lihat tata kelola sektor kebudayaan dan pariwisata oleh Dinas Kebudayan dan Parawisata dan Aceh sudah salah kaprah dan salah arah,”ujarnya.
sumber : Lensapost.com
