Banda Aceh – Pemerintah Aceh terus mengoptimalkan pemanfaatan Integrated Cold Storage (ICS) di Provinsi Aceh. Pemanfaatan ICS ini adalah salah satu komponen investasi perikanan, dimana dapat menjaga kesegaran dan kualitas produk perikanan sebelum sampai ke konsumen.
Pemanfaatan ICS juga sangat membantu stabilitas harga ikan terutama pada saat tangkapan laut melimpah.
Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aliman, S.Pi.,M.Si kepada media ini merespon adanya lonjakan hasil tangkapan nelayan dalam beberapa hari yang lalu di berbagai daerah di Provinsi Aceh yang membuat stok ikan jenis tongkol (deho) berlebih. “Alhamdulillah dengan upaya bersama dan koordinasi yang baik dengan para pengelola cold storage, harga ikan dapat distabilkan dengan cepat”. Kata Aliman.
Aliman menjelaskan, pihaknya menjalankan kebijakan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki terutama dalam memfasilitasi tata kelola hulu hilir sektor kelautan dan perikanan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
“Menurut pengamatan kami sejauh ini tata niaga hasil perikanan di pasar berjalan dengan baik dan menguntungkan semua pihak. Baik nelayan, pengusaha pengolahan, pengelola cold storage, dan yang terpenting masyarakat dapat memperoleh ikan dengan harga terjangkau dan kualitas mutu yang bagus,” kata Aliman.
Lebih lanjut ia menjelaskan, “hasil pendataan kami tahun 2023, saat ini ada 21 unit ICS yang tersebar di seluruh Aceh baik milik pemerintah maupun swasta, 17 diantaranya telah kita lakukan sertifikasi dan sudah memiliki Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) /Good Manufacturing Practices (GMP) dan beroperasi dengan baik, dan 1 unit sedang dalam pembinaan kelayakan pengolahan,” jelas Aliman.
Memang masih ada beberapa yang saat ini mengalami kendala dalam operasionalnya, dan itu terus dicari solusinya bersama pengelola dan pemerintah kab/kota di mana coldstorage itu berada.
Diantara kendala yang ada yakni beban operasional listrik terlalu tinggi, hal ini menimbulkan kesulitan di pihak mitra pengelola dan mengakibatkan coolstorage dan infrastruktur bantuan APBN ini belum sepenuhnya berfungsi dengan baik atau pada kapasitas penuh.
Ada juga kondisi ICS yang sebetulnya dalam kondisi bagus dan memiliki standar internasional, namun kurang diminati, seperti ICS Sabang. Mungkin dianggap kurang strategis untuk pemasaran dibandingkan dengan ICS yang ada di pelabuhan terdekat di Banda Aceh, sehingga pemilik kapal lebih memilih bongkar di PPS Kutaraja Banda Aceh.
Lagi pula pelabuhan bongkar kapal perikanan di Sabang belum dapat digunakan oleh kapal berukuran besar untuk berlabuh. Di sisi lain biaya operasional yang dikeluarkan juga lebih rendah dengan mengelola ICS yang ada di Banda Aceh.
Itulah sebabnya mengapa beberapa ICS yang ada di daerah belum sepenuhnya dapat berkerja optimal. Lagi pula umurnya rata-rata sudah di atas 7 tahun, bahkan ada yang sudah 15 tahun.
Meskipun demikian, katanya, kami akan terus meningkatkan koordinasi dengan pihak pengelola dan kab/kota untuk memanfaatkan ICS yang ada agar lebih optimal dan mampu memberikan hasil yang terbaik untuk kemajuan sektor kelautan dan perikanan di Aceh.
