DKP Aceh Siap Memberikan Rekom Untuk Memperoleh BBM Asalkan Persyaratan Lengkap
Banda Aceh – Berbagai upaya terus dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan(DKP) Aceh untuk memenuhi kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi untuk para nelayan yang ada di Aceh.
DKP Aceh siap merekomendasi Nelayan untuk memperoleh BBM bersubsidi di SPBUN dan SPBU terdekat,selain itu DKP juga akan merekomendasi penambahan kuota BBM di SPBUN jika ada yang mengajukan penambahan kuota hal tersebut di sampaikan oleh Kepala DKP Aceh Aliman Selian S.Pi, M.Pi kepada Media ini, Selasa (03/01/2023) di kantornya.
Aliman menjelaskan terkait keluhan para nelayan sulit mendapatkan BBM bersubsidi pihaknya memang telah berkoordinasi dengan pihak terkait agar kuota BBM bersubsidi di tambah supaya terpenuhi kebutuhan untuk nelayan.
“Maka BBM untuk Nelayan, tentu kita selalu memantau kebutuhan Nelayan dan meminta teman-teman di daerah turut memantau hal tersebut, bahkan kami telah memanggil SPBUN,untuk membahas terkait kesulitan nelayan memperoleh BBM, mereka mengakui bahwa kuota BBM Untuk Nelayan memang masih kurang, apa lagi di akhir tahun kami juga mendapat keluhan dari Nelayan, adanya boat-boat mereka tidak melaut karena kesulitan memperoleh BBM bersubsidi” ujarnya.
Berdasarkan koordinasi yang dilakukan dengan pihak Pertamina di ketahui bahwa kelangkaan BBM bersubsidi diakhir tahun 2022, dikarenakan pemakai BBM bersubsidi telah melebihi batas kuota yang ditetapkan pada tahun 2022 lalu, sehingga BBM bersubsidi menjadi langka, kemungkinan awal tahun 2023 akan normal kembali karena sudah menggunakan kuota tahun 2023, tambahnya.
Sementara itu khusus untuk Stasiun Pengisian Bahan Bakar Untuk Nelayan (SPBUN) yang ada di Aceh lanjut Aliman, memang sebahagian sudah mengajukan penambahan kuota bersubsidi tahun ini dan sudah di rekomendasikan oleh DKP bahkan kabaranya sudah ada yang tambah,karena itu kami berharap kepada SPBUN yang memang masih kurang silahkan mengajukan Kuota dan kami siap merekomendasikan,jelas Aliman.
“Tentunya permintaan kuota BBM bersubsidi di SPBUN harus melalui rekomendasi DKP Aceh maupun DKP Kabupaten /Kota,dan setiap tahun kita akan merincikan berapa kebutuhan BBM untuk nelayan sebelum kita ajukan kuota”, tegas Aliman
Tapi yang menjadi kendala sekarang adalah tidak semua daerah di Aceh ada SPBUN,saat ini Aceh baru terdapat 15 SPBUN seluruh Aceh, imbuhnya.
“nah kami dari DKP siap merekomendasi bagi investor dan siapa saja yang membangun SPBUN tentu dengan ketentuan dan peraturan serta ketentuan yang berlaku, terutama bagi para nelayan yang daerahnya belum memiliki SPBUN kami siap memberikan rekomendasi ke SPBU yang terdekat tentu juga jika memenuhi syarat seperti ada kapal atau Boat yang dipergunakan untuk melaut”, pungkasnya.
