“Beliau punya interest melanjutkan apa yang diinginkan seperti IKN, wajar dong.”
Jakarta – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI tidak mempermasalahkan tindakan Presiden Jokowi yang cawe-cawe atau ikut campur dalam gelaran Pemilu 2024. Sebab, Bawaslu RI menilai aksi cawe-cawe Jokowi sejauh ini belum melanggar ketentuan pemilu.
“Tidak terlalu bermasalah itu cawe-cawe (Presiden Jokowi). Menurut kami tidak terlalu bermasalah,” kata Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja kepada wartawan di kantornya, Jakarta, Rabu (21/6/2023).
Bagja menegaskan, cawe-cawe Jokowi tidak bermasalah sepanjang dia tidak menggunakan program dan fasilitas pemerintah untuk mengkampanyekan seorang calon presiden. Di sisi lain, Bagja menilai wajar Jokowi menginginkan presiden pengganti yang mau melanjutkan program-programnya.
“Pada titik ini saya meniai, beliau bukan petahana lagi. Beliau punya interest melanjutkan apa yang diinginkan seperti IKN (Ibu Kota Nusantara), wajar dong itu,” kata Bagja.
Bagja menjelaskan, untuk menilai tindakan Presiden Jokowi harus dipisahkan identitasnya sebagai kepala pemerintahan, sebagai kepala negara, dan sebagai “makhluk politik” anggota parpol. “Yang bisa dipisahkan misalnya dia ke acara partai. Itu boleh-boleh saja, tidak masalah,” ujarnya.
“Dan kalau cawe-cawe, saya kira semua punya preferensi siapa yang akan melanjutkan program kerjanya. Kan visi beliau harus diteruskan oleh penerusnya,” kata Bagja menambahkan.
Sebelumnya, perwakilan tujuh badan eksekutif mahasiswa (BEM) dan satu organisasi kampus yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Menggugat menyambangi Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Rabu (21/6/2023) siang, tepat pada hari ulang tahun Presiden Jokowi. Dua di antaranya adalah Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN Jakarta dan BEM UPN Veteran Jakarta.
Ketua BEM UPN Veteran Jakarta Rifqi Adyatma mengatakan, mereka menyambangi Kantor Bawaslu RI untuk menyampaikan permohonan audiensi dengan Bagja ihwal cawe-cawe Presiden Jokowi. Mereka juga menyerahkan hasil kajian tentang pasal-pasal yang diduga dilanggar Presiden Jokowi karena cawe-cawe atau ikut campur dalam gelaran Pemilu 2024.
Gerakan Mahasiswa Menggugat ini menyebut permohonan audiensi dan penyampaian hasil kajian dugaan pelanggaran Presiden itu merupakan “kado” untuk Presiden Jokowi yang berulang tahun ke-62. Mereka mempersoalkan sejumlah pernyataan Jokowi yang dinilai menunjukkan Presiden tidak netral dalam gelaran Pemilu 2024.
“Presiden Joko Widodo sebagai pejabat negara dinilai tidak etis ketika melakukan cawe-cawe terhadap calon presiden 2024, bahkan Presiden Joko Widodo menggunakan fasilitas negara dengan mengumpulkan ketua partai politik untuk kepentingan koalisi,” kata Rifqi.
Menurut mereka, Presiden Jokowi telah melanggar Pasal 283 ayat 1 dan 2 UU Pemilu. Pasal tersebut pada intinya melarang pejabat negara mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.
Presiden Jokowi diketahui memang mengumpulkan enam ketua umum partai politik pendukung pemerintahannya di Istana Kepresidenan pada awal Mei 2023. Sejumlah pihak menilai, pertemuan itu merupakan aksi Jokowi cawe-cawe atau ikut campur atas gelaran Pilpres 2024.
Jokowi pada akhir Mei 2023, merespons pihak-pihak yang selama ini menilai dirinya cawe-cawe dalam urusan Pemilu 2024. Jokowi pun mengakui bahwa dirinya memang cawe-cawe, tapi dalam artian yang positif.
“Untuk negara, saya cawe-cawe,” ujar Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, Senin (29/5/2023). Jokowi mengaku akan cawe-cawe untuk memastikan perekonomian negara berjalan baik. Dia juga menyatakan harus cawe-cawe agar pemilu nanti bisa berjalan secara demokratis.
Jokowi mengingatkan agar pernyataannya soal cawe-cawe itu tidak disalahartikan. “Jangan terus dianggap saya cawe-cawe urusan politik praktis,” kata dia menambahkan.
dikutip ; Republika.co.id
