Sydney – Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) didesak untuk menyelidiki Pasukan Khusus Australia terkait tuduhan melakukan kejahatan perang di Afghanistan.
Desakan itu muncul dari senator lokal, Jacqui Lambie.Senator independen yang berpengaruh itu bahkan mengundanag ICC untuk melakukan apa yang dia serukan.
Menurutnya, itu juga dalam upaya untuk menekan Australia agar meluncurkan peninjauannya sendiri terkait kasus tersebut.
Senator Lambie mengirimkan Article 15 Communication (Pasal 15 Komunikasi) ke ICC yang berbasis di Den Haag pada hari Selasa dengan alasan bahwa komandan militer belum dimintai pertanggungjawaban atas dugaan kejahatan perang olehnya dan oleh tentaranya.
“Pemerintah, tidak diragukan lagi, berharap ini semua akan hilang begitu saja. Mereka berharap warga Australia akan lupa bahwa ketika dugaan kejahatan perang di Afghanistan diselidiki, komandan senior kami mendapat izin bebas, sementara ‘penggali’ kami dilempar ke bawah bus,” kata Lambie kepada Senat, menggunakan bahasa sehari-hari untuk tentara Australia.
“Ada budaya menutup-nutupi di tingkat tertinggi Angkatan Bersenjata Australia. Itu adalah klub anak laki-laki terbaik,” imbuh Lambie, yang juga mantan tentara, seperti dikutip Al Jazeera, Rabu (21/6/2023).
ICC memiliki kewajiban untuk mengadili kejahatan perang yang dilakukan oleh penandatangan Statuta Roma, termasuk Australia, ketika negara tersebut “tidak mau atau tidak mampu” untuk mengadili.
Australia telah menghindari keterlibatan ICC sejauh ini dengan meluncurkan investigasi kejahatan perangnya sendiri di bawah Mayor Jenderal Paul Brereton, seorang hakim dan tentara cadangan.
Laporan Brereton, dirilis pada tahun 2020 setelah penyelidikan selama empat tahun, menemukan bukti bahwa Pasukan Khusus Australia secara tidak sah membunuh 39 tahanan, petani, dan warga sipil Afghanistan.
Laporan itu merekomendasikan 19 tentara elite dan mantan tentara menghadapi penyelidikan kriminal.
Pengacara Lambie, Glenn Kolomeitz, mengatakan ada tempat untuk penyelidikan ICC karena Brereton belum menyelidiki peran komandan dalam dugaan kejahatan perang.
“ICC dapat menemukan komandan tahu atau seharusnya tahu tentang perilaku ilegal,” kata Kolomeitz.
Kolomeitz berharap keterlibatan ICC akan mendorong Australia untuk memperluas penyelidikan kejahatan perangnya sendiri kepada para komandan.
“Tanggung jawab kemudian akan berada pada pemerintah Australia untuk memberikan beberapa pertimbangan serius mengapa Australia tidak menyelidiki aspek tanggung jawab komando dari tuduhan Afghanistan dan apa yang akan kami lakukan tentang itu,” kata Kolomeitz kepada wartawan.
Dia mengatakan para perwira Australia diadili di Den Haag adalah hasil yang tidak mungkin, kecuali jika pemerintah memperpanjang kelambanannya dan ICC merasa perlu.
“Tujuan kami adalah membuat kami, Australia, menyelidiki dengan benar…tuduhan kriminalitas,” paparnya.
Menteri Pertahanan Richard Marles mengatakan apakah ICC meluncurkan penyelidikannya sendiri merupakan pertanyaan bagi pengadilan.
“Pada akhirnya itu masalah ICC. Yang bisa saya ceritakan adalah apa yang dilakukan pemerintah Australia.
Kami menganggap ini sangat serius. Kami akan berusaha menerapkan laporan Brereton semaksimal mungkin,” kata Marles kepada wartawan.
Lebih dari 39.000 personel militer Australia bertugas di Afghanistan selama 20 tahun hingga penarikan 2021, dan 41 tewas di sana.
Dikutip : SINDOnews.
