Banda Aceh – Inflasi Provinsi Aceh pada Juli 2023, menjadi provinsi dengan inflasi terendah ke-3 se-Sumatera, dilihat dari gabungan 3 Kota IHK di Provinsi Aceh yang mencatat inflasi sebesar 0,19% (mtm) atau 2,02% (yoy).
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, Rony Widijarto P dalam kegiatan Bincang-Bincang Media (BMM) di Rumoh Bieng Cafe, Banda Aceh, Selasa 29 Agustus 2023.
Perekonomian Sumatera pada triwulan II-2023 tumbuh sebesar 4,90% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan I-2023 yang tumbuh sebesar 4,78% (yoy). Secara spasial, pertumbuhan ekonomi terjadi hampir di seluruh provinsi di Indonesia kecuali Aceh, Kepulauan Riau, Jambi, dan Lampung.
“Inflasi Gabungan kota IHK di Provinsi Aceh terus menunjukkan perbaikan dan diperkirakan akan terus berada pada angka target inflasi nasional 3±1% sepanjang tahun 2023,” kata Rony.
Hal ini didorong oleh kolaborasi dan koordinasi antar anggota Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Provinsi maupun Kabupaten/Kota se-Aceh.
Diketahui, dilihat dari komoditas penyumbang inflasi di Provinsi Aceh, terdapat 5 komoditas utama pada bulan Juli 2023.
“Adapun, kelima komoditas utama tersebut berasal dari cabai merah (0,16%), angkutan udara (0,08%), beras (0,04%), kentang (0,03%), dan ikan tuna (0,02%),” terangnya.
Dan untuk secara tahunan, 5 komoditas utama berasal dari komoditas bensin (0,81%), beras (0,41%), rokok kretek (0,30%), daging ayam (0,19%), dan sewa rumah (0,13%).
“Sehingga, dalam rangka mengendalikan stabilitas harga, BI Provinsi Aceh terus menggalakkan strategi 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif,” jelasnya.
Selain itu, BI Provinsi Aceh juga terus melaksanakan 7 program unggulan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP), yaitu dukungan pelaksanaan operasi pasar murah, penguatan ketahanan pangan strategis, dan perluasan kerja sama antar daerah (KAD).
Kemudian, dukungan subsidi ongkos angkut, pemanfaatan alsintan dan saprotan, penguatan infrastruktur teknologi, informasi, komunikasi (TIK), dan penguatan koordinasi dan komunikasi untuk menjaga ekspektasi inflasi.
“Hal-hal tersebut tentunya harus terus dijaga dan didorong dengan penguatan sektor-sektor unggulan secara bersama-sama dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Aceh,” pungkasnya.
