Kejari Pijay Geledah Kantor BPBA, PAKAR Aceh : Pertimbangkan Dugaan Keterlibatan ASN !
Banda Aceh, – Kejaksaan Negeri Pidie Jaya melakukan penggeledahan di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Aceh, Banda Aceh, pada Kamis (18/3/2021) terkait kasus dugaan korupsi pembangunan jembatan di Kecamatan Trienggadeng.
Pembangunan jembatan di Kecamatan Trienggadeng, Pidie Jaya, yang berlangsung pada tahun 2017, merupakan bagian dari rekonstruksi Pidie Jaya pasca-gempa Desember 2016. Koordinasi pembangunannya dilakukan oleh BPBA, dengan anggaran mencapai Rp 11,217 miliar yang bersumber dari pemerintah pusat (ABPN).
Muhammad Khaidir, Direktur Pusat Analisis Kajian dan Advokasi Rakyat (PAKAR) Aceh, mengkritisi fokus Kejaksaan yang terbatas pada pihak rekanan dan kontraktor. Menurutnya, pihak penyidik perlu mempertimbangkan keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya Pegawai Aceh, yang terlibat dalam pelaksanaan proyek tersebut. Khaidir menegaskan perlunya pemanggilan ASN sebagai saksi tambahan terkait indikasi korupsi pembangunan jembatan di Pidie Jaya, mengingat setiap proyek melibatkan Pejabat Teknis Pelaksana Kegiatan (PPTK) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), yang dalam kasus ini adalah Pegawai Negeri Sipil.
Pakar juga mendesak Kejaksaan Pidie Jaya untuk menyelidiki secara menyeluruh pembangunan jembatan di kawasan Trienggadeng, Pidie Jaya. Mereka menyoroti bahwa keterlibatan hanya pihak pelaksana atau swasta terasa aneh, dan mempertanyakan apakah ASN memiliki kekebalan hukum dalam kasus ini. Dengan setiap kegiatan melibatkan PPTK dan KPA, kehadiran instansi terkait sebagai saksi atau pemberi keterangan menjadi hal yang tidak terhindarkan.
Dugaan tindak pidana korupsi pembangunan jembatan di Kecamatan Trienggadeng, Pidie Jaya, pada tahun 2017, turut mengundang keprihatinan masyarakat. Pakar menekankan pentingnya mendapatkan keterangan dari semua pihak yang terlibat dan bertanggung jawab dalam kasus ini. Pembangunan jembatan tersebut merupakan bagian integral dari rekonstruksi Pidie Jaya pasca-gempa Desember 2016, yang proses koordinasinya dipimpin oleh BPBA.
