Aliansi Peduli Rakyat Aceh (APRAH) Desak Kajati Usut Pokir DPRA Bermasalah
BANDA ACEH – Sejumlah masa yang tergabung dalam Aliansi Peduli Rakyat Aceh (APRAH) melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Dewan Perwakilan Daerah Aceh (DPRA) Banda Aceh, Kamis, (09/11/2023).
Koordinator lapangan, Saiful Mulki dalam orasinya mengatakan, saat ini pembahasan APBA 2024 molor, pihaknya menduga hal itu karena DPRA belum selesai dengan persoalan pikirnya sehingga muncul stetmen ketua DPRA, Zulfadli yang meminta presiden joko widodo untuk mencopot PJ gubernur aceh Ahmad Marzuki dari jabatan nya.
Tentunya Pemerintah Aceh bukan hanya Pj Gubernur, secara teknis pembahasan APBA itu dapat dibahas langsung oleh DPRA dengan tim TAPA, jelasnya
“Tidak ada kewajiban dan keharusan secara aturan yang mewajibkan Pj Gubernur harus hadir rapat pembahasan RAPBA. Sehingga publik menduga rancangan tersebut belum dibahas karena belum adanya kesepakatan terkait alokasi anggaran pokok pikiran (pokir) sesuai dengan permintaan DPRA dalam mengeruk uang rakyat,” katanya.
Oleh karena itu, kata Mulki, APRAH meminta Presiden Joko widodo melalui mendagri tidak lagi mengakomodir kepentingan DPRA yang bicara nasib rakyat.
“justru merekalah yang melukai hati rakyat aceh, justru pelaksanaan pokir anggota Dewan banyak bersamalah,yang hanya untuk kepentingan Pribadi dan kelompoknya saja,” ujarnya.
Kemudian, Mulki meminta Kejaksaan Tinggi Aceh untuk mengaudit Pokir-Pokir DPRA yang bermasalah selama anggaran 2022-2023 yang kegunaannya hanya untuk kelompok dan pribadi.
Selanjutnya, pihaknya juga menuntut pengesahan APBA 2024 melalui peraturan gubernur menjadi solusi konkret agar anggarannya dapat diselamatkan dan dimaksimalkan untuk rakyat.
