Juanda Djamal Sambut Positif BPTP Adakan Koordinasi untuk Pengembangan Pertanian Berbasis Korporasi Petani di Aceh Besar
Aceh Besar – Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Aceh (BPTP) Balitbangtan Aceh menggelar Focus Group Discussion (FGD) tentang Pengembangan Pertanian Berbasis Korporasi di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Sukamakmur.Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Selasa kemarin (22/02/ 2022)
Tujuan utama kegiatan untuk mengelaborasi kontribusi para pemangku kepentinga n yang dijustifikasi dapat berperan pada pengembangan pertanian berbasis korporasi petani, khususnya pada sektor pembiayaan dan dukungan program antar lembaga dalam pelaksanaan pembangunan kawasan pertanian berbasis berkorporasi.
“Dengan luas Kawasan lebih dari 5.120 ha, Blang-Raya sangat potensial untuk dijadikan kawasan pengembangan pertanian berbasis korporasi dengan komoditas utama padi & ternak (sapi),” sebut Ketua Pelaksana Kegiatan Dr. Rachman Jaya.
Kegiatan dihadiri oleh lembaga yang dijustifikasi dapat berkontribusi pada program tersebut.
Guna mengupas teknis penyaluran pembiayaan usaha pertanian, BPTP mengundang narasumber dari Bank Syariah Indonesia (BSI) Area Aceh yang disampaikan oleh Nana Mulyana. Pada sisi yang lain, proses pengembangan kawasan pertanian berbasis korporasi memerlukan Kelembagaan Petani yang sudah ada, termasuk juga sebagai off-taker.
Dalam hal ini Kelembagaan tersebut adalah “Sie Breuh” dengan Juanda Jamal, ST sebagai leader. Kegiatan dibuka oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Besar yang diwakili oleh Sekretaris Ahmad Suwardi, SP serta Kepala BPTP Aceh Ir. M. Ferizal, M.Sc.
Dalam arahannya, Ferizal menyebutkan bahwa kegiatan FGD pengembangan pertanian berbasis korporasi petani salah satu dari program Nasional yang tertuang dalam RPJM 2020-2024 sebagai Proyek Prioritas Strategis Nasional (Major Project).
Target dari kegiatan ini adalah untuk mewujudkan kelembagaan petani yang berbasis korporasi, dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani, dan mengharapkan FGD tersebut setidaknya dapat menghasil beberapa rumusan terkait apa yang harus dilakukan oleh para pihak untuk mengembangankan kawasan pertanian Blang-Raya di Kabupaten Aceh Besar.
Fokus utama elaborasi dari aspek pembiayaan menyangkut alokasi anggaran mencapai 1.7 triliyun untuk Provinsi Aceh yang disalurkan melalui BSI dan Pegadaian sebagai anak perusahaan Bank Rakyat Indonesia (BRI).
Secara teknis proses pengajuan pembiayaan oleh petani atau lembaga ekonomi petani sangat mudah demikian disampaikan oleh Nana Mulyana.
Untuk itu diharapkan petani & lembaga ekonomi petani dapat menyerap alokasi dana tersebut, tentunya dengan pendampingan oleh para penyuluh pertanian lapangan (PPL).
Selain pada aspek pembiayaan, dalam teknis pengembangan kawasan pertanian berbasis korporasi diperlukan suatu lembaga yang menjadi champion yaitu penghela utama program tersebut. SieBreuh merupakan lembaga yang berperan dalam keberlangsungan program tersebut.
SieBrueh telah merancang dan operasionalisasi program pengembangan kawasan pertanian berbasis korporasi.
Dalam FGD terungkap beberapa peran dari stakeholder yang berkaitan erat dengan program tersebut. Sangat penting untuk melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan program ini baik dalam bentuk FGD, bimtek, temu lapang maupun temu bisnis secara berkesinambungan.
Secara terpisah Juanda Djamal menambahkan tahun 2022 Distan Aceh sudah menetapkan anggaran untuk 25 hektar penangkar benih, olah tanah dan beberapa program lainnya yang dapat mendukung program kawasan Siebreuh ini.
Selain itu, koperasi Siebreuh sudah menjalankan beberpa kegiatan sejak 2021 denggan produk pupuk kohe dan benih padi, serta memproduksi benih hortikultura seperti bibit mangga”
“Alhamdulilah upaya mewujudkan kemandirian petani sudah terus dilakukan, langkah menuju korporasi petani terus dikuatkan, termasuk menyiapkan peran Siebreuh menjadi off taker dalam memastikan jaminan pasar atas produksi pertanian dikawasan SieBreuh,” tutup Juanda djamal yang juga Ketua Fraksi Partai Aceh, DPRK Aceh Besar.
