Ketua Komisi II DPRK Aceh Besar Suarakan Pemenuhan BBM Bersubsidi Bagi Petani
Kota Jantho – Para petani di Aceh Besar selama ini mengalami kesulitan dalam memperoleh bahan bakar minyak (bbm) bersubsidi saat melakukan aktifitas turun sawah.
Kondisi tersebut menjadi permasalahan klasik yang harus segera ditangani agar para petani bisa mendapatkan solusi untuk kebutuhan bbm bersubsidi di bidang pertanian.
Ketua Komisi II DPRK Aceh Besar Ridha Hidayatullah SH MH kapada Media ini pertengahan mei 2024 mengatakan dalam interupsinya menyampaikan para petani di lapangan masih kesulitan dalam mendapatkan bbm bersubsidi dikarenakan belum adanya surat resmi dari pemerintah, (15/05/2024).
Padahal menurutnya, hal itu sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 191 tahun 2014 Tentang Penyediaan Pendistribusian dan Harga Jual eceran bahan bakar minyak yang menyebutkan bahwa kelompok tani maupun usaha pelayanan jasa alsintan (upja) merupakan salah satu konsumen pengguna jenis bbm solar.
Untuk itu dirinya meminta khususnya kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar agar memfasilitasi para kelompok tani supaya bisa mendapatkan surat resmi dalam memperoleh bbm untuk kebutuhan pertanian.
“Pemerintah harus memfasilitasi bagaimana aturannya sehingga kelompok tani ini mendapatkan surat resmi seperti barcode untuk mendapatkan bbm bersusidi khusus bagi para kelompok tani secara resmi. jadi para petani bisa langsung ke spbu terdekat dengan membawa surat resmi dari Pemerintah sehingga para petani tidak lagi merasa was-was “.
Sebelumnya, Ketua Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Aceh, Nahrawi Noerdin mengungkapkan, disparitas atau perbedaan harga BBM bersubsidi dan non subsidi menjadi faktor utama terjadinya antrean panjang di sejumlah SPBU di daerah ini.
Menurut Nahrawi, perbedaan harga yang sangat signifikan tersebut memicu terjadinya migrasi konsumen ke BBM subsidi. Migrasi ini tentu tidak hanya dipicu oleh masalah harga, tetapi juga kondisi perekonomian yang memang sedang sulit.
“Dan memicu masyarakat untuk mencari alternatif pengeluaran yang lebih ekonomis,” kata Nahrawi dalam keterangannya.
Ia menyampaikan, faktor ekonomi, migrasi akibat disparitas harga, penyesuaian kuota bersubsidi, dan masa adaptasi konsumen dalam penggunaan aplikasi My Pertamina, harus diakui memang memberi pengaruh terhadap berlarutnya antrean ini.
“Apalagi rentetan peristiwanya terjadi di ujung tahun. Maka kota-kota yang menjadi tujuan wisata, atau yang dilewati untuk menuju tempat wisata, akan mengalami peningkatan jumlah kendaraan dari tamu-tamu yang datang untuk berlibur. Jelas ini akan membuat permintaan bbm meningkat,” sambung Nahrawi.
Ia menilai bahwa semua pihak menaruh perhatian besar terhadap hal tersebut. Pemerintah Aceh juga telah menempuh sejumlah kebijakan, salah satunya dengan menerbitkan Surat Edaran Gubernur Aceh yang mengatur kuota BBM bersubsidi bagi masyarakat.
Di sisi lain, kata Nahrawi, aparat kepolisian juga melakukan monitoring ketat untuk memantau perkembangan situasi. Selain itu, para pemilik SPBU juga sudah berusaha luar biasa keras untuk melayani.
“Mudah-mudahan BPH Migas melalui Pertamina juga segera menambah kuota bbm bersubsidi untuk Aceh. Sehingga menjelang akhir musim liburan ini antrean di SPBU bisa segera kembali normal. Mudah-mudahan begitu,” ucapnya.
